Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Capai Rp117 Triliun dalam 10 Tahun

Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Capai Rp117 Triliun dalam 10 Tahun

Kerugian Masyarakat Akibat Investasi Ilegal Capai Rp117 Triliun dalam 10 Tahun

Hacker. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Satgas Waspada Investasi (SWI) terus berupaya memerangi praktik investasi ilegal atau bodong di Indonesia. Mengingat, kian banyaknya jumlah masyarakat yang dirugikan akibat kegiatan investasi tak berizin tersebut.

Wakil Ketua I SWI, Wiwit Puspasari mencatat, nilai kerugian masyarakat akibat praktik investasi ilegal mencapai Rp117,5 triliun dalam 10 tahun terakhir.

Untuk mencegah kerugian lebih besar, SWI yang terdiri dari 12 kementerian dan lembaga terus berupaya memberantas praktik investasi ilegal dengan meningkatkan literasi masyarakat. Antara lain dengan aktif menyebarkan konten-konten edukasi terhadap bahaya investasi ilegal.

"Seperti melalui webinar, kuliah umum, dan diskusi publik," bebernya.

Selain itu, SWI melalui Kominfo terus aktif melakukan pemblokiran terhadap platform investasi ilegal. Hal ini untuk melindungi masyarakat dari jerat investasi ilegal.

Kemudian, SWI bersama Polri juga terus memperkuat sinergi dalam penegakan tindakan hukum bagi siapapun yang terlibat dalam praktik investasi ilegal. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan efek jera.

Terakhir, SWI telah sejumlah memanggil afiliator dan influencer yang diduga memfasilitasi investasi bodong seperti produk binary option dan broker ilegal yang tidak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan. Misalnya Binomo, Olymptrade, Quotex dan Octa FX.

"Ini (influencer/afiliator) kita berikan pembinaan untuk hentikan promosi ," tutupnya.

Literasi PR Besar Indonesia

besar indonesia rev1

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat, dalam 5 tahun terakhir, pengaduan terkait keuangan digital mencapai 51 persen. Artinya, masih banyak konsumen yang mengalami kendala dalam mengakses keuangan digital.

Ketua Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi menjelaskan, berkembangnya keuangan digital atau digital financial merupakan fenomena yang sangat menarik dan bermanfaat. Lantaran menawarkan kemudahan-kemudahan di sektor finansial berbasis digital.

Tapi kemudian bukan berarti keuangan digital tidak menimbulkan masalah. Karena setelah itu banyak sekali persoalan-persoalan terkait dengan isu keuangan digital ini, baik dari segi hulu dan hilir.

"Ini yang harus kita tuntaskan sehingga betul-betul bahwa digital finansial ini menjadi sistem baru yang berkeadilan bagi konsumen khususnya dan bagi regulator dan bagi pertumbuhan ekonomi di sektor ekonomi digital," ujarnya dalam webinar YLKI bertajuk 'Perlindungan Konsumen Digital Finance', secara virtual, Selasa (15/3).

Tulus mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) selalu membangga-banggakan bahwa sektor keuangan digital ini menjadi salah satu backbone dalam mewujudkan perekonomian digital di Indonesia, yang konon dampaknya sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Tetapi menurut pantauan YLKI Setidaknya di dalam daftar daftar pengaduan YLKI masalah pengaduan ini dalam 5 tahun terakhir, sungguh sangat signifikan karena mencapai 51 persen dari total komoditas pengaduan konsumen yang diadukan di YLKI," katanya.

Misalnya, kini marak pinjaman online ilegal dan konsumen menjadi korban. Hal itu terjadi lantaran literasi finansial digital di Indonesia masih rendah. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengantisipasi masalah-masalah keuangan digital, sehingga nanti konsumen kita tidak semakin terjerembab dengan persoalan-persoalan finansial digital.

"Lahirlah pinjol ilegal yang notabene merupakan anak haram tanda kutip di dalam sistem perekonomian finansial digital. Literasi digital kita masih rendah, inilah PR terbesar kita untuk meningkatkan literasi digital kita sehingga konsumen akan menjadi konsumen yang sadar terhadap transaksi-transaksi nya," pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *